Panel Senat Australia mendukung kerangka regulasi kripto

Sebuah komite Senat Australia telah mendukung undang-undang yang diusulkan untuk mengintegrasikan platform cryptocurrency dan penyedia kustodi ke dalam kerangka layanan keuangan negara.

Komite Legislasi Ekonomi Senat menyatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Senin bahwa Rancangan Undang-Undang Amandemen Korporasi (Kerangka Aset Digital) 2025 yang diusulkan akan memodernisasi pengawasan aset digital dengan perlindungan pasar tradisional untuk melindungi konsumen.

Kerangka kerja ini bertujuan untuk menetapkan sistem perizinan dan kepatuhan bagi pengelola token digital dengan mengamendemen Undang-Undang Korporasi 2001 dan Undang-Undang Komisi Sekuritas dan Investasi Australia 2001.

Usulan tersebut menargetkan perusahaan yang memegang aset digital atas nama pelanggan, menjadikan mereka tunduk pada peraturan jasa keuangan yang sudah ada daripada berusaha mengatur infrastruktur blockchain yang mendasarinya. Jika langkah ini menjadi undang-undang, perusahaan tanpa AFSL akan diberikan waktu enam bulan untuk memperoleh otorisasi yang diperlukan dan mematuhi kerangka kerja baru tersebut.

Bursa kripto yang beroperasi di Australia sudah diwajibkan untuk mendaftar pada lembaga intelijen keuangan negara tersebut, Australian Transaction Reports and Analysis Centre, sebagai penyedia mata uang digital sebelum menawarkan layanan pertukaran.