Bagaimana Blockchain Dapat Membantu Menjamin Hasil Pemilu yang Terpercaya

Tahun ini, pemilu menjadi sorotan utama di berbagai belahan dunia, karena lebih dari 100 negara akan mengadakan pemilihan pada 2024.
Keadaan ini semakin diperparah oleh pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan penyebaran disinformasi di dunia maya, yang membuat kepercayaan terhadap sistem pemilu semakin menurun.
Fenomena tersebut berdampak pada metode pemungutan suara konvensional, termasuk sistem suara melalui pos.
Berdasarkan hasil survei dari Public Affairs Council setelah pemilu 2024 selesai, hanya 37% warga Amerika yang yakin bahwa pemilu berlangsung secara jujur dan transparan.
Popularitas Blockchain Voting Semakin Menguat dalam Pasar Sistem Pemungutan Suara Elektronik
Kepercayaan terhadap metode pemungutan suara tradisional kian merosot, dan sistem pemungutan suara elektronik yang memanfaatkan teknologi blockchain muncul sebagai solusi alternatif yang menjanjikan.
Menurut data terbaru dari Business Research Insights, pasar sistem pemungutan suara elektronik yang bernilai $3 miliar tahun lalu diperkirakan akan tumbuh hingga mencapai $10 miliar pada 2032.
Model pemungutan suara hibrida, yang menggabungkan pendekatan tradisional dan teknologi blockchain, diyakini akan mempercepat pertumbuhan pasar ini.
Business Research Insights menjelaskan bahwa adopsi blockchain dalam Sistem Pemungutan Suara Elektronik (EVS) terus meningkat karena kemampuannya dalam meningkatkan keamanan, transparansi, dan auditabilitas.
Teknologi voting berbasis blockchain menawarkan data yang tidak dapat diubah, verifikasi kriptografis, dan konsensus terdesentralisasi yang efektif dalam mengatasi masalah manipulasi dan kecurangan.
Penerapan Awal Model Pemungutan Suara Berbasis Blockchain
Walaupun pemungutan suara berbasis blockchain masih dalam tahap awal, penerapan teknologi ini di lapangan mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan.
Voatz, salah satu platform pemungutan suara berbasis mobile yang menggunakan blockchain untuk meningkatkan keamanan dan verifikasi pemilih, menjadi contoh yang menonjol.
Claire Consulta, juru bicara Voatz, menyampaikan kepada Cryptonews bahwa Voatz digunakan oleh beberapa daerah di Amerika Serikat untuk melayani pemilih dari kalangan militer, warga Amerika yang tinggal di luar negeri, serta warga penyandang disabilitas.
Voatz beroperasi di yurisdiksi yang mengizinkan pemungutan suara melalui perangkat mobile, sehingga pengguna dapat meminta surat suara melalui smartphone.
Setelah diverifikasi sebagai pemilih yang terdaftar, individu tersebut dapat mengirimkan surat suara mereka menggunakan biometrik atau PIN yang aman.
Sistem akan menghasilkan tanda terima anonim untuk memastikan pilihan pemilih, dengan semua data pemilu disimpan dalam sistem blockchain pada server yang terdistribusi, sehingga keamanan data pemilih tetap terjaga.
“Kami juga sangat memperhatikan privasi pemilih dengan menggunakan zero-knowledge proofs dan teknologi pelindung privasi lainnya untuk menjaga anonimitas pemilih, sejalan dengan standar pemungutan suara tradisional,” ujar Consulta.
Pada Pemilu Federal Meksiko tahun 2024, Voatz memungkinkan warga Meksiko yang tinggal di luar negeri untuk pertama kalinya memberikan suara melalui smartphone, sebuah langkah bersejarah dalam pemilu negara tersebut.
Pada 2022, sebanyak 15 kota di Kanada mengadopsi Voatz untuk pemilu kota, sementara Florida telah menggunakan platform ini untuk pemungutan suara legislatif tingkat negara bagian sebagai bagian dari Proyek Demokrasi Digital.
Model Blockchain Terdesentralisasi untuk Verifikasi Identitas Pemilih
Model terdesentralisasi mulai dikembangkan untuk verifikasi identitas pemilih secara aman. Ingo Rübe, CEO dari protokol identitas terdesentralisasi KILT, menjelaskan kepada Cryptonews bahwa decentralized identifiers (DeIDs) dan verifiable credentials (VCs) di blockchain dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah verifikasi identitas pemilih.
Pendekatan ini memungkinkan verifikasi identitas yang aman dan pribadi, serta mampu mengurangi risiko seperti pemungutan suara ganda. “DeIDs dapat memperkuat sistem pemungutan suara dengan memastikan setiap individu hanya memberikan suara sekali, sehingga serangan Sybil dapat dicegah,” jelas Rübe.
DeIDs berfungsi sebagai identitas digital pemilih, yang memungkinkan seseorang mengonfirmasi kelayakannya tanpa perlu verifikasi fisik, sekaligus melindungi privasinya.
Meskipun penggunaan skala penuh DeIDs dalam pemilu resmi masih menghadapi tantangan dari sistem lama, proyek percontohan dan aplikasi eksperimen sedang mengeksplorasi pemungutan suara berbasis DeID secara aktif.
Blockchain Menjaga Integritas Dokumen Pemilu
Teknologi blockchain juga digunakan untuk menjaga keamanan dan integritas dokumen pemilu yang penting.
Rafael Cordon, Co-Founder dari Simple Proof, menjelaskan kepada Cryptonews bahwa Simple Proof membantu institusi dalam menjaga keutuhan dokumen dengan menggunakan blockchain Bitcoin untuk menciptakan rekaman yang tidak dapat diubah.
Cordon menjelaskan bahwa Simple Proof digunakan oleh pemerintah Guatemala selama pemilu umum tahun lalu untuk menjaga keamanan lebih dari 125.000 dokumen pemilu penting.
“Solusi ini membantu mencegah tuduhan manipulasi dokumen serta menjaga lembar penghitungan suara tetap aman selama malam pemilu,” kata Cordon.
Menurut Cordon, Simple Proof menggunakan protokol OpenTimestamps yang memanfaatkan fungsi hash untuk mencatat waktu dokumen di blockchain Bitcoin secara aman.
Warga Guatemala dapat mengakses lembar penghitungan suara secara online untuk memverifikasi keasliannya melalui tanda waktu yang menunjukkan total suara per kandidat di setiap tempat pemungutan suara, sehingga transparansi terjamin tanpa mengorbankan kerahasiaan suara pemilih.
Walaupun pendekatan ini masih relatif baru, pemerintah lain mulai mempertimbangkan potensi Simple Proof untuk menangkal disinformasi pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik.
Tantangan yang Dihadapi oleh Sistem Pemungutan Suara Berbasis Blockchain
Meskipun model pemungutan suara berbasis blockchain memiliki potensi besar, tantangan yang cukup signifikan tetap ada dan kemungkinan akan mempengaruhi adopsinya.
Bart Wyatt, CTO dari EOS Network Foundation, menyatakan kepada Cryptonews bahwa terdapat beberapa isu penting pada sistem pemungutan suara berbasis blockchain yang bisa mengurangi integritas serta partisipasi pemilih dalam pemilu pemerintah.
Wyatt menyoroti masalah aksesibilitas sebagai salah satu hambatan, dengan 15 negara bagian tidak memiliki persyaratan ID pemilih dan 24 negara bagian mengizinkan pendaftaran pada hari yang sama.
Ia juga menambahkan bahwa sistem blockchain masih sulit diakses oleh banyak pengguna, terutama bagi yang belum terbiasa dengan teknologi ini.
Menurut Wyatt, sistem pemungutan suara berbasis blockchain bisa menciptakan hambatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan kemudahan pemungutan suara saat ini. “Hambatan ini bahkan bisa menghalangi pendaftaran pada hari yang sama bagi mereka yang tidak memiliki perangkat mobile yang mendukung,” katanya.
Dave Hendricks, CEO dan Founder dari Vertalo, mencatat bahwa blockchain, meskipun terbukti sebagai teknologi database yang andal, masih sering dianggap identik dengan cryptocurrency.
“Selama kebingungan ini masih ada, adopsi blockchain akan menghadapi tantangan besar,” ujar Hendricks.
“Namun, seiring berkembangnya kebutuhan untuk melindungi perangkat pemilu elektronik yang kian rentan diretas, masuk akal jika penyedia teknologi dan dewan pemilu akan mempertimbangkan lebih banyak solusi berbasis blockchain.”
Penasaran dengan perkembangan terbaru dunia kripto yang berpotensi untuk masa depan investasi Anda? Jangan lewatkan ulasan lengkap tentang koin kripto yang berpotensi naik untuk mengoptimalkan portofolio Anda. Klik di sini untuk mendapatkan wawasan mendalam dan jadilah yang pertama tahu peluang terbaiknya.
Bergabunglah dengan Crypto News Indonesia di Telegram untuk pembaruan terbaru seputar berita kripto. Dapatkan informasi penting, tips investasi, dan sinyal pasar setiap hari. Klik sekarang dan jangan lewatkan peluang emas di dunia crypto!